Gorontalo Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Gorontalo, Puncak Botu - Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2025.
Kepala Bidang Pembinaan dan Advokasi PBJ, Fri Sumiyati Bilakonga, menegaskan bahwa forum koordinasi ini berfungsi sebagai ruang strategis untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pengadaan sekaligus merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara kolaboratif.
 
“Melalui rapat ini, kita ingin memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta bebas dari konflik kepentingan. Sinergi UKPBJ dan Inspektorat menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pengadaan,” kata Fri Sumiyati, Senin (15/12/2025).

Fri Sumiyati menegaskan, forum koordinasi itu menjadi ruang strategis untuk mengidentifikasi berbagai tantangan pengadaan, sekaligus merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara kolaboratif.

“Melalui rapat ini, kita ingin memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta bebas dari konflik kepentingan. Sinergi UKPBJ dan Inspektorat menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pengadaan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, UKPBJ Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama Inspektorat menyepakati sejumlah langkah konkret untuk mendorong peningkatan capaian indikator ITKP.

Di antaranya adalah komitmen memastikan penilaian kinerja penyedia dilakukan secara mandatori oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada seluruh paket pengadaan, serta penyusunan Rencana Aksi pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) minimal 60 persen.

Selain itu, penguatan peran Inspektorat melalui audit kepatuhan, reviu tata kelola pengadaan, dan pelaksanaan probity audit juga menjadi bagian penting dari strategi bersama dalam mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan.

Sinergi yang dibangun melalui rapat koordinasi itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat profesionalisme aparatur pengadaan, serta memastikan penerapan standar nasional tata kelola PBJ secara konsisten di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/Romy)