Perkuat Sinergi Fiskal dan Pengadaan, Biro PBJ Setda Prov. Gorontalo Hadiri Implemetasi UU HKPD di Kanwil DJPb

GORONTALO – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menghadiri kegiatan Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo pada Jumat (25/09/2026).

Pada kesempatan tersebut, Biro PBJ Setda Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ, Fri Bilakonga, dengan didampingi oleh Leny Listyawati.

Kegiatan ini berfokus pada pembahasan mendalam mengenai implementasi UU HKPD, dengan beberapa poin utama yang menjadi perhatian bersama, yaitu:

1. Restrukturisasi Pajak: Pembaharuan tata kelola retribusi dan pajak daerah guna efisiensi penerimaan.

2. Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD): Optimalisasi mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat.

3. Peningkatan Kualitas Pajak Daerah: Penguatan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

4. Sinergi Fiskal Nasional: Penyelarasan arah kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah.