Regulasi Pengadaan Barang/Jasa

Pusat Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), regulasi menjadi dasar bagi setiap tahapan proses pengadaan.

JDIH tentang Pengadaan Barang/Jasa dapat menjadi salah satu sumber informasi dan dokumentasi hukum untuk membantu PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, pelaku usaha, serta masyarakat memperoleh referensi regulasi yang berkaitan dengan pengadaan.

Apa Yang Dapat Ditemukan?

📜 Peraturan Pengadaan

Referensi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

🏛️ Regulasi Daerah

Produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

📋 Kebijakan & Ketentuan PBJ

Dokumen hukum dan ketentuan yang dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan proses pengadaan.

🔎 Dokumentasi Produk Hukum

Kumpulan dokumen hukum yang dapat ditelusuri berdasarkan jenis, tahun, nomor, maupun kata kunci.

Pelaksanaan pengadaan tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku.

• REGULASI : Menjadi dasar dan landasan pelaksanaan
• PEDOMAN : Menjadi acuan dalam menjalankan proses pengadaan
• PELAKSANAAN PBJ : Dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
• DOKUMENTASI : Mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas

Siapa Yang Dapat Memanfaatkannya?

Kenapa Perlu Cek Regulasi?

Peraturan pengadaan dapat mengalami perubahan, penyesuaian, maupun pencabutan.

Karena itu, sebelum menggunakan suatu regulasi sebagai dasar pelaksanaan pengadaan, penting untuk memperhatikan status keberlakuan dan ketentuan terbaru dari sumber resmi.

Pastikan regulasi yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JDIH Pengadaan Barang/Jasa

Temukan Regulasi • Pahami Ketentuan • Laksanakan Pengadaan Sesuai Aturan

JDIH bukan sekadar tempat menyimpan dokumen hukum — tetapi menjadi salah satu pintu untuk menemukan dasar regulasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah