Biro Pengadaan Barang dan Jasa Gorontalo Percepat Penyerapan Anggaran

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Richie Z Abdullah,  mendorong percepatan penyerapan anggaran yang harus tuntas pada bulan Oktober 2025.

Upaya itu untuk memastikan evaluasi kinerja biro mencapai posisi optimal selaras dengan target yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Hal tersebut disampaikan Richie Z Abdullah, saat melaksanakan rapat internal yang dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) serta penandatanganan Surat Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (27/10/2025).

Menurut Richie, pihaknya  melaksanakan rapat mulai pukul 09.00 Wita hingga selesai, dan dihadiri oleh seluruh pegawai Biro Pengadaan PNS dan, PPPK yang Baru diangkat beberapa waktu yg lalu.

Rapat diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja bagi PPPK Paruh Waktu, dilanjutkan dengan penyerahan SK pengangkatan PPPK-PW oleh Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Richie Z Abdullah.

Selain itu, Richie menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari pelantikan 2.459 PPPK-PW di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Pengangkatan tersebut berdasarkan SK Gubernur Gorontalo Nomor 800.1.2.5/BKD/1017/X/2025.

Tidak hanya sekadar menyerahkan dokumen administratif, Richie juga secara aktif memberikan materi pembekalan kepada para PPPK baru.

Materi pembekalan itu dirancang komprehensif, mencakup pemahaman mendalam tentang tugas pokok dan fungsi sebagai seorang PPPK, internalisasi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pengenalan lingkungan instansi.

Pembekalan juga menjabarkan hak dan kewajiban yang melekat pada posisi PPPK, penekanan pada kode etik dan perilaku, pengelolaan manajemen kinerja, serta peningkatan keterampilan manajerial dan digital yang esensial di era modern.

Sedangkan, Kepala Bagian Pengelolaan LPSE Rasam Sabaya menyampaikan materi orientasi PPPK yang menekankan pentingnya pemahaman tugas, fungsi, serta nilai-nilai ASN.

Ia mengatakan, orientasi PPPK merupakan program wajib yang bertujuan membekali pegawai dengan wawasan dan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, melalui kombinasi pembelajaran daring (MOOC) dan luring (tatap muka).

Sementara itu Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ Fri Sumiyati Bilakonga menyampaikan materi ketiga yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kinerja bagi ASN dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Biro Pengadaan. (mcgorontaloprov/romy)