Rapat Kerja Bersama Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Biro PBJ Prioritaskan Infrastruktur Pemukiman Rakyat

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Gorontalo, menyatakan komitmenya untuk menyelaraskan proses tender dan pengadaan dengan target strategis daerah. Komitmen tersebut dipaparkan saat rapat pembahasan program, kegiatan dan anggaran tahun 2027 bersama Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi pembangunan infrastruktur, Rabu (30/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Inagaluma DPRD Provinsi Gorontalo ini diikuti oleh sejumlah mitra kerja strategis, termasuk salahsatunya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Gorontalo. Turut hadir pula, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Kawasan Permukiman (PU-Perkim), Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga, Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Gorontalo, serta Bappeda. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Espin Tulie, S.E., M.Si., menegaskan bahwa fokus utama pembangunan fisik pada tahun 2027 akan ditujukan langsung pada fasilitas permukiman yang berdampak mendasar bagi kualitas hidup masyarakat. "Fokus kita adalah pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga, mulai dari penyediaan jaringan air minum bersih, infrastruktur pengelolaan limbah domestik, hingga pengolahan sampah," tegas Espin Tulie. Merespons arahan tersebut, Kepala Biro PBJ Pemprov Gorontalo, melalui Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Rasam Sabaya, menyatakan komitmen PBJ untuk menyelaraskan proses tender dan pengadaan dengan target strategis daerah. Biro PBJ siap melakukan pendampingan ketat sejak dini terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait. Langkah ini diambil guna memastikan proyek-proyek fasilitas pemukiman tersebut dapat segera dilelang dan dieksekusi tanpa kendala prosedural pada awal tahun 2027.

1. Infrastruktur & Ekonomi: Pembangunan jalan penunjang jalur perekonomian daerah. 2. Pariwisata & Ekraf: Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan kepariwisataan berbasis potensi lokal. 3. Peningkatan Kapasitas SDM: Penguatan kapasitas SDM bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa untuk menunjang efisiensi proses di setiap OPD. 4. Pengawasan & Pengendalian Inflasi: Meminta Biro Ekbang Setda Provinsi Gorontalo gencar memonitor pelaksanaan program serta menjaga stabilitas harga daerah melalui ketersediaan bahan pokok masyarakat, pasokan Gas LPG, dan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM). Masing-masing OPD mitra kerja secara bergantian memaparkan usulan program kerja beserta porsi anggaran yang direncanakan untuk tahun 2027 guna diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. (Romy Rauf/F: Rasam)